Notification

×

Iklan



Iklan



Ombudsman Soroti Buruknya Pelayanan Publik di SBB, DPRD Kritik Keras Kinerja Dinas Terkait

Kamis, 20 November 2025 | November 20, 2025 WIB | 0 Views Last Updated 2025-11-20T13:40:03Z

 



Ambon,iNews Utama.com — Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Maluku kembali menyoroti rendahnya kualitas pelayanan publik di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Ketua Ombudsman Maluku, Hasan Selamet, menyatakan bahwa SBB berada di peringkat paling bawah dari 11 kabupaten/kota di Maluku dalam penilaian pelayanan publik. Temuan ini disampaikan pada Kamis (30/10/2025).

Hasan menegaskan, lemahnya kualitas layanan publik SBB mencerminkan masih buruknya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ia meminta DPRD SBB memperkuat fungsi pengawasan internal serta mendorong seluruh sektor pemerintahan untuk melakukan pembenahan serius.

Ombudsman juga menemukan sejumlah persoalan krusial, salah satunya banyaknya aset sekolah dan fasilitas kesehatan yang belum memiliki sertifikat tanah. Kondisi ini dinilai menunjukkan lemahnya tata kelola administrasi, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.

“Ini bukan sekadar kelalaian teknis, melainkan indikator lemahnya manajemen layanan publik di SBB,” tegas Hasan.

Menanggapi temuan Ombudsman, Ketua Komisi III DPRD SBB, Andi Nur Akbar, menyampaikan keprihatinan mendalam. Ia menilai kinerja Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan jauh dari standar, bahkan menyebut persoalan ini tidak lepas dari kesalahan dalam penempatan pejabat.

“Penempatan pejabat eselon II selama ini tidak sesuai kapasitas. Ini yang membuat manajemen pelayanan publik menjadi semakin kacau,” kritik Andi.

Ia menegaskan perlunya pembenahan struktur birokrasi dan meminta pemerintah daerah bertindak tegas memperbaiki kualitas layanan masyarakat.

Survei Ombudsman menunjukkan hasil yang mencengangkan: SBB hanya meraih 22,7 persen dari skala 100 persen, menjadikan kabupaten tersebut sebagai salah satu daerah dengan performa pelayanan publik terburuk di Maluku.

Atas kondisi tersebut, Andi Nur Akbar mendesak Bupati dan Wakil Bupati SBB untuk segera melakukan rotasi birokrasi, memperbaiki tata kelola pemerintahan, dan menjalankan reformasi pelayanan publik secara menyeluruh.

“Perubahan harus segera dilakukan. Jangan sampai pelayanan publik di SBB terus berada di titik paling rendah,” tegasnya.

TUTUP IKLAN
TUTUP IKLAN
×
Berita Terbaru Update