Ambon, iNewsutama.com – Praktisi hukum sekaligus pengacara muda asal Maluku, Abas Souwakil, meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan (Bursel) segera mengambil langkah tegas menertibkan aktivitas tambang emas ilegal di Dusun Wasanrua, Desa Leku, Kecamatan Namrole.
Menurut Abas, keberadaan tambang emas ilegal tersebut berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja, kerusakan lingkungan, serta konflik sosial antarwarga jika dibiarkan tanpa penanganan. Ia mengajak LSM dan organisasi lingkungan untuk turut mendukung langkah Pemda Bursel dalam upaya penertiban tersebut.
“Saya meminta kepada Pemda, dalam hal ini Bupati Buru Selatan, agar segera melakukan penertiban sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini demi mengutamakan kepentingan umum dan keselamatan masyarakat,” ujar Abas Souwakil.
Ia menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, negara memiliki kewenangan penuh untuk mengatur, mengelola, serta memberikan izin usaha pertambangan demi kemakmuran rakyat. Karena itu, Abas menilai penting bagi pemerintah daerah untuk mengambil alih dan mengawasi setiap aktivitas pertambangan yang belum memiliki izin resmi dari kementerian terkait.
“Desakan ini bukan untuk kepentingan siapa pun, melainkan murni demi keselamatan masyarakat dan menjaga hak-hak masyarakat adat setempat. Pemerintah harus mengambil alih untuk melakukan penertiban,” tegasnya.
Abas juga menyoroti dampak eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali. Menurutnya, aktivitas tambang ilegal berpotensi merusak ekosistem dan membutuhkan waktu lama untuk pemulihan. Karena itu, ia berharap pemerintah daerah dapat mengambil langkah bijak dan tegas, dengan tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat terhadap sumber daya alam.
“Penertiban tambang ilegal harus dilakukan secara serius agar masyarakat tidak lagi menjadi korban para oknum mafia tambang yang tidak bertanggung jawab,” pungkas Abas.(RR)
