Ambon, iNewsUtama.com —
Pemerintah Kota Ambon kembali menunjukkan komitmen tegas dalam menata kota yang tertib, aman, dan berkelanjutan. Hal ini ditegaskan dalam kegiatan Wajar (Walikota Jumpa Rakyat) yang digelar di Balai Kota Ambon pada Jumat, 18 Juli 2025. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Sekretaris Kota Ambon, Robby Sapulette, yang mewakili Wali Kota Ambon.
Dalam pertemuan tersebut, Pemkot menyoroti maraknya pembangunan ilegal di kawasan pesisir dan lereng gunung yang berisiko tinggi terhadap bencana dan kerusakan lingkungan. Sapulette mengungkapkan bahwa masih banyak bangunan yang didirikan tanpa mengantongi PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) maupun izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
“Kita temukan pembangunan ilegal di kawasan pantai Mardika, bahkan di area yang memiliki nilai spiritual. Ada juga penimbunan pantai yang dijadikan area komersial tanpa dasar hukum yang jelas,” tegasnya di hadapan warga.
Sebagai langkah tegas, Pemkot Ambon akan menurunkan dinas-dinas terkait untuk melakukan pemeriksaan dan penertiban terhadap seluruh bangunan yang tidak berizin, termasuk di wilayah rawan seperti lereng gunung. Jika diperlukan, bangunan ilegal tersebut akan dibongkar demi menjaga keselamatan dan keteraturan tata ruang kota.
Selain itu, Pemkot mendorong peran aktif masyarakat dan raja-raja negeri adat untuk ikut mengawasi wilayah mereka dari praktik pembangunan liar.
“Kami butuh sinergi antara Dinas PU, DPMPTSP, dan semua pihak agar pengawasan dan pendataan bangunan bisa dilakukan menyeluruh dan berkelanjutan,” tambah Sapulette.
Kegiatan Wajar sendiri menjadi sarana strategis bagi pemerintah untuk berdialog langsung dengan masyarakat, menyerap aspirasi, serta menyampaikan kebijakan pembangunan secara transparan dan akuntabel.
Dengan langkah ini, Pemerintah Kota Ambon menegaskan bahwa penataan ruang kota tidak boleh dikuasai segelintir pihak yang mengabaikan aturan. Komitmen untuk menegakkan aturan, menjaga lingkungan, dan memastikan keselamatan warga akan terus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan pembangunan. (Reporter Inewsutama.com)
