Ambon, iNewsUtama.com – Pemerintah Kota Ambon terus menunjukkan komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berbasis digital. Dalam Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Ambon yang digelar di Ruang Vlissingen, Balai Kota Ambon, Kamis (17/7/2025), Wali Kota Ambon Drs. Bodewin M. Wattimena, M.Si menyampaikan kebijakan strategis: seluruh pembayaran di lingkup Pemkot wajib dilakukan secara non-tunai.
.jpeg)
“Honor kader posyandu, kader BKB, hingga perjalanan dinas tidak boleh lagi dibayar tunai. Semuanya wajib lewat rekening,” tegas Wali Kota, disambut dukungan penuh peserta rapat.
Kebijakan ini merupakan bagian dari langkah besar Pemkot Ambon dalam membangun budaya transaksi non-tunai, meminimalkan pungutan liar, meningkatkan transparansi keuangan daerah, serta mendorong literasi dan inklusi keuangan di tengah masyarakat.
Tiga Program Prioritas: UMKM, Kreativitas, dan Pemuda Digital
Dalam pemaparannya, Wali Kota menggarisbawahi tiga program prioritas yang akan menjadi motor penggerak ekonomi Kota Ambon melalui sinergi bersama TPAKD:
-
Penurunan Kemiskinan dan Pengangguran
Dengan mendorong pembiayaan inklusif bagi sektor pertanian, perikanan, dan UMKM melalui akses lembaga jasa keuangan. -
Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif
Selaras dengan branding Ambon City of Music, Pemkot mendukung pelaku industri kreatif lokal untuk berkembang melalui akses permodalan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). -
Pemberdayaan Pemuda di Era Digital
Pemuda Ambon didorong untuk mandiri secara ekonomi lewat industri kreatif dan pemanfaatan platform digital.
“Jangan sampai potensi anak muda justru layu sebelum berkembang. Kita harus bantu mereka berdiri kokoh,” ujar Wali Kota penuh semangat.
Digitalisasi sistem keuangan juga diperkuat dengan program Satu Rekening Satu Pelajar, serta kebijakan agar seluruh transaksi di desa dan kelurahan wajib dilakukan melalui rekening bank. Langkah ini menjadi pondasi menuju inklusi keuangan dari tingkat paling dasar.
“Kita ingin menciptakan budaya keuangan digital. Kalau pemerintah belum mampu jadi contoh, bagaimana masyarakat bisa percaya?” tegas Wali Kota.
Wali Kota juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan aktif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, kementerian, dan berbagai komunitas dalam mendukung program TPAKD. Dalam rapat tersebut juga dilakukan penyerahan bantuan dari sektor perbankan dan santunan dari Kementerian Agama, sebagai bukti konkret kolaborasi lintas sektor.
“Kita sudah mulai dari kecil: anak-anak TK diajak menabung dan menggambar soal keuangan. Itu adalah investasi edukasi sejak dini. Tidak ada yang mustahil kalau kita bergerak bersama,” pungkasnya.
Dengan semangat kolaborasi, inklusi, dan transformasi digital, Ambon terus melangkah menjadi kota modern yang transparan dan inklusif secara ekonomi. Kota Ambon menunjukkan bahwa perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang konsisten.(IT)
