Piru,iNews utama.com – Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dari Fraksi Demokrat, Andi Nur Akbar, menggelar reses masa persidangan II Tahun 2024-2025 di Daerah Pemilihan (Dapil) 1 yang mencakup Seram Barat, Taniwel, dan Taniwel Timur. Kegiatan reses ini berlangsung di Balai Desa Taniwel pada Senin (24/3/25) dan dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat.
Dalam acara tersebut, hadir Kepala Desa Taniwel beserta perangkat desa, pemuda, serta masyarakat dari Desa Mornaten dan Desa Kasie. Total peserta yang menghadiri reses ini mencapai 100 orang.
Reses merupakan bagian dari kewajiban anggota DPRD untuk menjalin komunikasi dua arah dengan konstituennya melalui kunjungan kerja secara berkala. Masa reses sendiri adalah waktu di luar sidang DPRD yang digunakan untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Dalam satu periode lima tahun, reses dilakukan sebanyak 14 kali, atau tiga kali dalam setahun.
Menyerap Aspirasi Masyarakat
Dalam reses ini, Andi Nur Akbar berdialog langsung dengan masyarakat dalam suasana kekeluargaan dan komunikatif yang dipandu oleh seorang moderator. Aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat mencakup berbagai sektor penting, di antaranya:
Perikanan dan Kelautan – Pemberdayaan nelayan dan program lain yang berkaitan dengan sektor ini.
Pembangunan Infrastruktur – Pembangunan jalan, jembatan, irigasi, serta fasilitas publik lainnya.
Program Ekonomi Kreatif – Pelatihan dan pengembangan keterampilan kreatif, gerakan cinta produk lokal, serta hibah untuk usaha kreatif.
Andi Nur Akbar menegaskan bahwa semua aspirasi yang telah dihimpun akan diperjuangkan dalam forum DPRD. Aspirasi ini akan dikompilasi menjadi bagian dari rekomendasi lembaga kepada Pemerintah Daerah Seram Bagian Barat (SBB).
“Ini semua prinsipnya akan menjadi satu perjuangan kami untuk ditindaklanjuti di forum DPRD dan disampaikan kepada Pemerintah Daerah SBB,” tutup Andi.
Dengan adanya reses ini, diharapkan komunikasi antara pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kepala desa, ketua RT/RW, tokoh masyarakat, serta masyarakat umum dapat semakin erat, sehingga setiap aspirasi masyarakat dapat diperhatikan dan diakomodasi dengan lebih baik oleh pemerintah. (RD)
