AMBON,iNewsUtama.com — Polemik terkait beredarnya video yang disebut-sebut memperlihatkan teguran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA) Arnold Ritiauw mendapat sorotan.
Wakil Bendahara Wilayah Komando HAM Maluku, Nasar Kelian, meminta publik tidak terburu-buru menarik kesimpulan hanya berdasarkan potongan video maupun narasi yang beredar di ruang publik.
Menurut Nasar, substansi persoalan harus dilihat secara utuh, terutama dengan mencermati siapa yang sebenarnya diajak berkomunikasi oleh Menteri PUPR dalam rekaman tersebut dan persoalan apa yang sedang dibahas.
“Jangan hanya melihat tanggal video atau potongan narasi yang berkembang. Yang harus dicermati adalah isi percakapannya, siapa yang diajak berkomunikasi, serta konteks persoalan yang sedang dibahas,” ujar Nasar, Selasa (29/9/2026).
Nasar mengatakan, berdasarkan pemahamannya terhadap video yang beredar, Menteri PUPR Dody Hanggono dalam rekaman tersebut sedang berkomunikasi dengan Abdul Ghoni Majdi, yang saat itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum.
Ia menyebut, dalam percakapan tersebut terdengar adanya teguran Menteri PUPR yang berkaitan dengan pekerjaan maupun kinerja di wilayah BBWS Citarum.
Karena itu, Nasar meminta publik berhati-hati dalam menghubungkan isi rekaman tersebut dengan jabatan atau posisi pihak lain, termasuk Arnold Ritiauw.
Jangan Bangun Kesimpulan dari Potongan Video
Menurut Nasar, potongan rekaman dapat menimbulkan persepsi berbeda apabila dilepaskan dari konteks percakapan secara keseluruhan.
Ia menilai, persoalan utama bukan semata-mata kapan video tersebut direkam, melainkan apa yang sebenarnya dibicarakan, kepada siapa pernyataan ditujukan, serta dalam kapasitas apa komunikasi itu berlangsung.
“Publik jangan terjebak hanya pada tanggal video. Cermati apa yang dibicarakan dalam video tersebut. Kalau memang yang terdengar adalah teguran terkait pekerjaan dan kinerja di wilayah BBWS Citarum, maka konteks itulah yang harus dilihat,” katanya.
Nasar juga mengingatkan agar rekaman yang beredar di media sosial tidak langsung dijadikan dasar untuk membangun persepsi atau tudingan tertentu sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap video secara utuh.
Menurutnya, perkembangan informasi di media sosial sering membuat sebuah peristiwa dipahami secara parsial. Judul, potongan gambar, maupun narasi yang menyertai sebuah video terkadang lebih cepat membentuk persepsi publik dibandingkan isi percakapan secara lengkap.
“Jangan sampai publik hanya melihat siapa yang disebut atau kapan video itu direkam, tetapi tidak melihat apa yang sebenarnya disampaikan dalam percakapan. Itu yang harus menjadi perhatian,” tegas Nasar.
Minta Klarifikasi Berbasis Fakta
Lebih lanjut, Nasar meminta pihak-pihak yang menyampaikan informasi mengenai video tersebut memberikan penjelasan secara utuh kepada publik.
Ia menilai, transparansi penting agar masyarakat dapat membedakan mana fakta yang benar-benar terdengar dalam rekaman dan mana yang merupakan interpretasi atau narasi yang muncul setelah video tersebut beredar.
“Yang terpenting adalah substansinya. Publik harus mencermati siapa yang ditegur, dalam kapasitas apa komunikasi itu berlangsung, dan persoalan apa yang sedang dibicarakan. Jangan hanya berhenti pada tanggal video,” pungkasnya.
Polemik tersebut kini membutuhkan pencermatan lebih lanjut terhadap rekaman video secara utuh, kronologi kejadian, pihak-pihak yang terlibat, serta sumber resmi terkait. Dengan demikian, kesimpulan yang berkembang di ruang publik tidak semata-mata dibangun dari potongan rekaman atau narasi yang belum terverifikasi secara menyeluruh.
Catatan redaksi: Pernyataan mengenai isi dan konteks video dalam berita ini merupakan keterangan dari Nasar Kelian. Kesimpulan faktual mengenai siapa yang ditegur dan konteks lengkap percakapan tetap memerlukan verifikasi terhadap rekaman utuh serta keterangan resmi dari pihak terkait.
