AMBON, iNewsUtama.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kota Ambon meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.
Ketua DPRD Kota Ambon, Morits L. Tamaela, menyampaikan hal tersebut usai rapat paripurna internal DPRD yang membahas penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK di Gedung DPRD Kota Ambon, Selasa (9/6/2026).
Menurut Tamaela, pencapaian opini WTP merupakan prestasi penting bagi Pemerintah Kota Ambon karena berhasil meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah dibanding tahun sebelumnya yang masih memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
"Ini merupakan sebuah kebanggaan dan kehormatan bagi Kota Ambon. Tahun sebelumnya kita masih berada pada posisi WDP, tetapi sekarang berhasil memperoleh opini WTP. Ini menunjukkan adanya perbaikan nyata dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah," ujarnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada BPK RI yang terus menjalankan fungsi pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara secara profesional sesuai ketentuan perundang-undangan. Di sisi lain, DPRD menilai keberhasilan tersebut tidak terlepas dari upaya Pemerintah Kota Ambon dalam melakukan pembenahan tata kelola keuangan secara berkelanjutan.
Untuk itu, DPRD Kota Ambon berencana membentuk Panitia Khusus (Pansus) atau menugaskan Badan Anggaran untuk mengkaji seluruh temuan dan rekomendasi BPK sebelum melahirkan rekomendasi resmi DPRD kepada pemerintah kota.
Ia menegaskan, opini WTP tidak boleh membuat pemerintah daerah berpuas diri. Sebaliknya, capaian tersebut harus menjadi pemacu semangat untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan program, hingga pertanggungjawaban anggaran.
DPRD berharap berbagai rekomendasi yang nantinya dihasilkan dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Ambon dalam mempertahankan opini WTP pada tahun-tahun mendatang sekaligus memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah demi pelayanan publik yang lebih baik.
"Yang terpenting bukan hanya meraih WTP, tetapi bagaimana mempertahankannya melalui tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan bertanggung jawab kepada masyarakat," tutup Tamaela. (Itha U)
