BURU,iNewsUtama.com--Musyawarah Daerah (MUSYDA) Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Kabupaten Buru dipandang sebagai forum strategis yang tidak sekadar bersifat seremonial, tetapi memiliki dimensi ideologis dan organisatoris yang mendasar.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Wilayah Pemuda Muhammadiyah, Samsul Sampulawa, yang menegaskan bahwa MUSYDA harus dimaknai sebagai momentum penting untuk konsolidasi gerakan sekaligus rekonstruksi arah kepemimpinan organisasi di tingkat daerah.
Menurut Samsul, dalam perspektif kelembagaan, MUSYDA merupakan manifestasi dari sistem demokrasi internal organisasi yang menempatkan musyawarah sebagai instrumen utama dalam pengambilan keputusan. Karena itu, seluruh proses yang berlangsung harus mencerminkan prinsip deliberatif, partisipatif, serta menjunjung tinggi etika organisasi.
“Kualitas hasil MUSYDA sangat ditentukan oleh kedewasaan kader dalam menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan personal maupun kelompok,” ujarnya.
Ia menambahkan, MUSYDA PDPM Kabupaten Buru yang dijadwalkan berlangsung pada 15 Mei 2024 tidak boleh terjebak dalam dinamika pragmatis yang hanya berorientasi pada perebutan posisi. Menurutnya, praktik yang menjauh dari nilai ideologis organisasi, seperti pendekatan transaksional dan polarisasi internal, berpotensi merusak marwah organisasi.
Oleh karena itu, Samsul mendorong agar forum MUSYDA dijadikan sebagai ruang kontestasi gagasan dan visi keumatan yang konstruktif, bukan sekadar arena kompetisi kekuasaan.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya melahirkan kepemimpinan yang tidak hanya memiliki legitimasi struktural, tetapi juga kapasitas intelektual serta integritas moral.
“Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Buru ke depan dituntut menghadirkan kepemimpinan yang progresif, adaptif, dan tetap berakar pada nilai-nilai ideologis gerakan,” katanya.
Dengan demikian, hasil MUSYDA diharapkan mampu memperkuat posisi organisasi sebagai kekuatan strategis dalam menjawab berbagai persoalan keumatan dan kebangsaan secara berkelanjutan.
