Ambon - iNews Utama com - Sekretaris Jenderal Himpunan Mahasiswa Perikanan Indonesia (MIP), Handy Tuheitu, menegaskan bahwa Kabupaten Seram Bagian Barat tidak boleh dijadikan sebagai alat politik oleh kepentingan tertentu yang berorientasi pada kekuasaan semata. Penegasan ini disampaikan sebagai bentuk sikap moral dan tanggung jawab intelektual mahasiswa dalam mengawal arah pembangunan daerah agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat.
Dalam keterangan resminya ke media inews utama. Handy Tuheitu, menyampaikan bahwa dinamika politik yang berkembang menjelang momentum-momentum tertentu sering kali berimplikasi pada polarisasi masyarakat. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menggeser fokus pembangunan dari kepentingan publik menuju kepentingan kelompok.
“Seram Bagian Barat adalah daerah yang kaya akan potensi sumber daya alam, khususnya di sektor kelautan dan perikanan. Potensi ini harus dikelola secara profesional, transparan, dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan dijadikan komoditas politik untuk kepentingan sesaat,” tegasnya.
Sebagai daerah pesisir dengan kekuatan ekonomi berbasis perikanan, Seram Bagian Barat memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat Maluku. Oleh karena itu, MIP menilai bahwa kebijakan pemerintah daerah harus benar-benar memperhatikan keberlanjutan sumber daya perikanan, perlindungan wilayah tangkap nelayan tradisional, serta penguatan kapasitas nelayan lokal melalui pendidikan, akses modal, dan teknologi.
Handy menambahkan bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga ruang demokrasi tetap sehat dan berorientasi pada kepentingan publik. Mahasiswa, menurutnya, tidak boleh diam ketika melihat adanya indikasi penyalahgunaan isu-isu publik untuk kepentingan politik praktis, tambahnya.
“Kami berdiri atas dasar komitmen moral. Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang lahir benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan rakyat, terutama masyarakat pesisir yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut, MIP menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah, khususnya yang berkaitan dengan sektor kelautan dan perikanan. Program pemberdayaan masyarakat, bantuan nelayan, hingga pengelolaan kawasan pesisir harus dilakukan secara terbuka dan tepat sasaran, tuturnya.
Menurut Handy, pembangunan daerah yang sehat adalah pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat serta menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial. Ia mengingatkan bahwa Seram Bagian Barat adalah rumah bersama yang harus dijaga dengan semangat persatuan, bukan dipecah belah oleh kepentingan politik yang sempit.
MIP juga mengajak seluruh elemen pemuda, mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, serta tokoh adat dan agama untuk bersama-sama mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berada pada koridor kepentingan rakyat. Kolaborasi lintas elemen dinilai penting untuk memastikan arah pembangunan tetap berkelanjutan dan berkeadilan.
“Seram Bagian Barat bukan alat politik. Ia adalah ruang hidup masyarakat yang harus dikelola dengan hati nurani, integritas, dan tanggung jawab. Kepentingan rakyat harus menjadi panglima dalam setiap kebijakan,” tutup Handy Tuheitu.
Pernyataan ini sekaligus menjadi sikap resmi Himpunan Mahasiswa Perikanan Indonesia dalam menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu-isu strategis daerah, khususnya yang berkaitan dengan keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan masyarakat pesisir di Seram Bagian Barat, pungkasnya.
