Bula, iNewsUtama.com — Kebijakan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) yang hanya membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK-PW) sebesar Rp250.000 per bulan menuai kritik tajam. Nilai tersebut dinilai tidak manusiawi dan jauh dari standar kebutuhan hidup layak di tengah melonjaknya harga bahan pokok serta biaya hidup masyarakat.
Aktivis Maluku, Osama Rumbouw, menilai kebijakan tersebut mencerminkan kegagalan negara dalam menghadirkan solusi terhadap kemiskinan di daerah. Menurutnya, para PPPK-PW tidak hanya menanggung kebutuhan pribadi, tetapi juga beban keluarga, termasuk biaya pendidikan anak, listrik, transportasi, dan kebutuhan pokok lainnya.
“Kebutuhan bahan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, hingga kebutuhan dapur lainnya terus naik. Belum lagi kewajiban membayar listrik kepada PLN dan biaya sekolah anak-anak. Dengan gaji Rp250 ribu per bulan, bagaimana mungkin mereka bisa bertahan?” ungkap Osama saat diwawancarai, Selasa (24/2/2026).
Lebih lanjut, Osama menegaskan bahwa alasan keterbatasan fiskal daerah tidak bisa dijadikan pembenaran untuk menekan kesejahteraan aparatur negara. Menurutnya, pendapatan yang sangat rendah akan berimplikasi pada turunnya kualitas pelayanan publik.
“Dalih keterbatasan fiskal tidak cukup untuk membenarkan rendahnya penghargaan terhadap tenaga kerja negara. Jika kesejahteraan mereka diabaikan, maka profesionalisme dan kualitas pelayanan publik juga akan terancam,” tegasnya.
Osama menilai, aparatur yang hidup dalam tekanan ekonomi ekstrem akan sulit bekerja secara optimal. Negara, katanya, tidak bisa menuntut loyalitas dan disiplin tanpa memastikan standar hidup minimum yang layak bagi pegawainya.
“Negara seharusnya hadir sebagai solusi atas kemiskinan daerah, bukan justru mereproduksi ketimpangan melalui kebijakan yang tidak adil,” ujarnya.
Ia juga menyinggung perlunya pemerintah daerah belajar dari berbagai kasus kemiskinan ekstrem di Indonesia, termasuk tragedi bocah di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang kehilangan nyawa akibat tekanan ekonomi keluarga.
“Menuntaskan pengangguran tanpa mempertimbangkan dampak kemiskinan sama halnya negara abai dalam mendistribusikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Osama.
