Ambon– iNewsUtama.com — Isu ketimpangan pembangunan di Provinsi Maluku kembali mencuat ke permukaan. Sejumlah kalangan menilai bahwa masyarakat di Pulau Seram belum sepenuhnya merasakan dampak pembangunan secara adil dan merata. Narasi “Maluku menganaktirikan orang Seram” pun muncul sebagai bentuk kekecewaan terhadap kondisi tersebut.
Sekretaris Jenderal Himpunan Mahasiswa Perikanan Indonesia (MIP), Handy Tuheitu, menyatakan bahwa persoalan ini perlu dilihat secara objektif dan berbasis data. Ia menegaskan bahwa Pulau Seram memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan daerah, terutama dari sektor sumber daya alam seperti perikanan, pertanian, dan kehutanan.
“Pulau Seram adalah wilayah strategis dengan potensi besar. Tetapi jika kita melihat kondisi infrastruktur dasar, akses kesehatan, pendidikan, dan penguatan ekonomi masyarakat pesisir, masih banyak yang perlu dibenahi,” tegas Handy, Jumat (27/2/2026).
Menurutnya, di Kabupaten Seram Bagian Barat misalnya, masyarakat pesisir yang bergantung pada sektor perikanan masih menghadapi tantangan serius. Mulai dari keterbatasan fasilitas pelabuhan perikanan, minimnya bantuan alat tangkap modern, hingga lemahnya akses pasar. Kondisi tersebut menjadi indikator bahwa pembangunan belum sepenuhnya berpihak pada kebutuhan riil masyarakat di tiga kabupaten di Pulau Seram.
Handy menilai, pemerataan pembangunan harus menjadi prioritas bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten. Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya terpusat pada wilayah tertentu, sementara daerah lain tertinggal dalam aspek infrastruktur dan kesejahteraan sosial.
“Jika ada persepsi bahwa Seram dianaktirikan, maka itu harus dijawab dengan kebijakan yang konkret dan terukur. Pemerintah perlu menunjukkan komitmen melalui distribusi anggaran yang adil dan program pemberdayaan yang tepat sasaran,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Dengan melibatkan masyarakat lokal, kebijakan yang dihasilkan akan lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial-ekonomi setempat.
Meski mengkritisi ketimpangan yang ada, MIP menegaskan bahwa pernyataan ini bukan dimaksudkan untuk memecah belah masyarakat Maluku. Sebaliknya, kritik ini merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab moral agar pembangunan di Maluku berjalan secara inklusif, adil, dan berkelanjutan.
“Seram adalah bagian penting dari Maluku. Keadilan pembangunan adalah hak seluruh rakyat, tanpa terkecuali,” tutup Handy Tuheitu.
Pernyataan ini diharapkan menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pembangunan, agar tidak ada lagi kesan ketimpangan antara Pulau Seram dan wilayah lainnya di Provinsi Maluku.
