Ambon, iNewsutama.com, 23 Januari 2026 — Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon kembali mencatat prestasi membanggakan dalam tata kelola pemerintahan. Berdasarkan hasil penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) tahun 2025, Kota Ambon berhasil meraih skor 92,29 dengan predikat “Sangat Baik”, sebagaimana tertuang dalam surat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 1550/D.2.1/01/2026 tertanggal 21 Januari 2026.
Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam membangun sistem pengadaan barang dan jasa yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Nilai ITKP sebesar 92,29 dengan predikat sangat baik ini menunjukkan bahwa tata kelola pengadaan di Kota Ambon telah berjalan pada jalur yang benar. Ini adalah hasil dari komitmen kuat pemerintah daerah untuk terus memperbaiki sistem, meningkatkan integritas, serta meminimalisir potensi penyimpangan dalam proses pengadaan,” ujar Wattimena di Balai Kota Ambon, Jumat (23/1/2026).
Menurutnya, tata kelola pengadaan yang baik memiliki peran strategis dalam mendukung efektivitas pembangunan dan penggunaan anggaran daerah secara tepat sasaran.
“Pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administrasi, tetapi bagian penting dalam memastikan program pembangunan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Karena itu, capaian ini harus menjadi motivasi untuk terus menjaga konsistensi dan meningkatkan kualitas layanan publik,” tegasnya.
Wali Kota juga memberikan apresiasi kepada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Ambon serta seluruh perangkat daerah yang telah bekerja secara profesional dan berintegritas. Ke depan, Pemkot berkomitmen untuk mempertahankan bahkan meningkatkan capaian tersebut melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, serta pengawasan berkelanjutan.
Capaian ITKP dengan predikat “Sangat Baik” ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja Pemkot Ambon dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berdaya saing.
Sebagai informasi, ITKP mengukur kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan beberapa indikator utama, antara lain pemanfaatan sistem pengadaan, kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia PBJ, serta tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).
(MC Ambon/RA)
