Ambon,iNews Utama.com– Ratusan pegawai di Gedung Baru Pasar Mardika, Kota Ambon, mengeluhkan belum menerima gaji selama enam bulan terakhir. Para pegawai yang terdiri dari 55 tenaga keamanan, 30 petugas kebersihan, dan 30 pengelola pasar ini terancam kesulitan ekonomi akibat tunggakan gaji yang belum kunjung dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku.
Menurut informasi yang diterima iNews Utama, masing-masing pegawai seharusnya menerima gaji sebesar Rp2,9 juta per bulan. Namun, hingga kini, mereka baru dibayarkan untuk bulan Juni, Juli, dan Agustus 2024, sementara tunggakan untuk bulan Februari, Maret, April, Mei, Oktober, dan November belum terpenuhi.
Seorang sumber yang enggan disebutkan namanya menyebutkan bahwa pemerintah provinsi terkesan menutup mata terhadap hak-hak para pegawai. "Ini hak mereka yang seharusnya dipenuhi. Tapi pemerintah provinsi seolah tutup mata dan hanya memberikan janji-janji kosong," ujarnya, Rabu (20/11/2024).
Sumber tersebut menambahkan bahwa para pegawai tetap bekerja setiap hari menjaga kebersihan dan keamanan pasar, meski tanpa kepastian gaji. "Mereka terus bekerja untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di Maluku, tetapi hak mereka diabaikan," keluhnya.
Permasalahan ini dilaporkan telah diketahui oleh Komisi III DPRD Provinsi Maluku, namun hingga kini belum ada langkah konkret untuk menyelesaikan tunggakan gaji. Hal ini dikhawatirkan akan berdampak pada motivasi kerja pegawai dan efektivitas pengelolaan pasar.
"Pemerintah seharusnya transparan jika ada kendala. Jangan sampai pegawai terus dirugikan karena kelalaian seperti ini. Keterlambatan pembayaran ini membuat mereka berada dalam kondisi yang sulit secara ekonomi," tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Maluku, Yahya Kotta, yang dikonfirmasi terkait masalah ini, mengatakan bahwa pembayaran gaji pegawai sedang dalam proses. "Iya, ini dalam proses. Insya Allah dalam waktu dekat akan segera dibayarkan," ujar Yahya singkat.
Para pegawai berharap pemerintah provinsi segera menyelesaikan tunggakan gaji agar mereka dapat kembali bekerja dengan tenang dan mendukung aktivitas pasar secara maksimal. Kondisi ini juga menjadi pengingat pentingnya manajemen yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan fasilitas publik.(TIM)
