Notification

×

Iklan



Iklan



Gerakan Pasar Murah Dimulai di Kota Ambon: Upaya Menekan Inflasi dan Menjaga Daya Beli Masyarakat

Rabu, 10 Juli 2024 | Juli 10, 2024 WIB | 0 Views Last Updated 2024-07-11T00:36:19Z


AMBON,iNEWS UTAMA.COM -- Hari ini, Kota Ambon memulai Gerakan Pasar Murah (GPM), sebuah inisiatif yang direncanakan berlangsung selama satu bulan dengan frekuensi empat kali dalam sebulan, tepatnya setiap minggu. Meski pelaksanaan pertama ini berlangsung pada hari Kamis, minggu-minggu berikutnya akan diadakan setiap hari Selasa.

Berbagai komoditas seperti beras, sayur-sayuran, dan ikan dijual dengan harga di bawah harga pasar dalam gerakan ini. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk menekan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat yang menurun akibat kondisi ekonomi yang sulit.

"Kita berharap dengan adanya gerakan ini bisa membantu banyak masyarakat Kota Ambon memenuhi kebutuhan pangan mereka. Dengan demikian, inflasi bisa ditekan dan daya beli masyarakat tetap terjaga," kata seorang perwakilan dari penyelenggara GPM.

Gerakan Pasar Murah ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan harga di pasar sehingga pedagang tidak menaikkan harga terlalu tinggi, yang bisa mempersulit masyarakat. Semua barang yang ditawarkan di GPM dijual dengan harga di bawah harga pasar.

"Ini adalah cara untuk menjaga harga pasar agar tidak melonjak tinggi, sehingga masyarakat tidak kesulitan. Kami bisa berpindah-pindah lokasi atau tetap di satu titik saja, tergantung situasi dan kondisi. Ini adalah bentuk intervensi resmi yang dianjurkan oleh pemerintah pusat dan berlangsung di seluruh kota besar di Indonesia," tambah perwakilan tersebut.

Pelaksanaan GPM bersifat fleksibel, disesuaikan dengan dinamika inflasi yang bisa naik dan turun. Jika inflasi turun dan stabil, intervensi mungkin tidak diperlukan. Namun, jika inflasi kembali tinggi dan mengganggu daya beli masyarakat, GPM dapat dilaksanakan kapan saja.

Untuk saat ini, intervensi dilakukan karena inflasi dianggap cukup tinggi berdasarkan hitungan Badan Pusat Statistik (BPS) dan kajian dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD). "Selama inflasi masih tinggi dan cukup mengganggu daya beli masyarakat, kami akan terus melakukan intervensi," tutup perwakilan tersebut.(IT)

TUTUP IKLAN
TUTUP IKLAN
×
Berita Terbaru Update